KepalaDinas Pendidikan Dra Wastianna Harahap saat dimintai tanggapannya tentang gaji tenaga honor, dia menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait perpindahan pengelolan SMA dan SMK ke Provinsi."Saya besok (Hari ini Jumat (12/1) akan ke Dinas Provinsi untuk mempertanyakan semua ini,"jawabnya. Bahkandia akan kembali menaikkan gaji guru honorer SMA/SMK. Sebab, menurutnya pendidikan adalah hal yang terpenting bagi pemuda-pemudi di Sumut. "Jumlah guru honorer yang ada di Sumut sekarang 8.485," ujarnya. Kemudian, ia menjelaskan saat ini belum ada pengangkatakan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil. Selanjutnya, dengan Krisis keuangan Pemkab Bandung Barat membuat gaji puluhan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) khusus di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ( Diskominfotik) hanya dibayarkan setengahnya. Pembayaran setengah gaji ini sudah dialami para TKK atau tenaga honorer di Diskominfotik sejak Juli hingga nanti September 2022. Palembang(Antarasumsel.com) - Dinas Pendidikan Nasional Sumatera Selatan disarankan agar secepatnya mencari solusi untuk membayar gaji honorer SMA/SMK mengingat menyangkut ANTARA News sumsel info sumsel PemprovSumut juga menambah sarana penunjang belajar seperti membangun 169 ruang kelas baru, melakukan rehab 64 ruang kelas di 16 kabupaten/kota, pengadaan mobiler sekolah di 83 SMA/SMK di 16 kabupaten/kota, peralatan praktik komputer untuk 62 SMA/SMK di 14 kabupaten kota, alat praktik pertanian untuk 10 SMK di 7 kabupaten/kota. 2019 Pemprov Sumut Naikkan Gaji Guru Honorer hingga Bangun Sekolah Baru Info PPPK Desember 30, 2019. (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Provinsi Sumut. Gaji guru honorer dinaikkan dari Rp40.000/jam pelajaran menjadi Rp 90.000/jam pelajaran. Tidak hanya kesejahteraannya, Pemprov Sumut juga melakukan ZoS3U. Kantor Gubsu-Ilustrasi. Pemerintah Provinsi Pemprov Sumatera Utara Sumut fokus untuk mewujudkan misi Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan. Tahun 2019, berbagai upaya dan capaian dilakukan demi meningkatkan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan masyarakat Sumut. Di tahun pertama kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah, Pemprov Sumut membuat gebrakan menaikkan gaji guru tidak tetap honorer Sekolah Menengah Atas SMA, Sekolah Menengah Kejuruan SMK, Sekolah Luar Biasa SLB Negeri di Provinsi Sumut. Gaji guru honorer dinaikkan dari per jam pelajaran menjadi Rp per jam pelajaran. Tidak hanya kesejahteraannya, Pemprov Sumut juga melakukan peningkatan kompetensi guru honorer. “Sudah sepatutnya guru itu sejahtera dengan gaji layak, guru adalah pendidik anak-anak kita yang juga nantinya menjadi penerus kita, jadi kita naikkan gaji guru tidak tetap menjadi per jam pelajaran,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat 27/12. Selain itu, ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis, pada tahun 2019, Pemprovsu telah membangun berbagai sarana dan penunjang sekolah di seluruh Sumut. Di antaranya pembangunan dua sekolah baru yakni SMAN 1 Beringin Deliserdang, dan SMK Negeri Ulu Pungkut, Mandailing Natal. Pemprov Sumut juga menambah sarana penunjang belajar seperti membangun 169 ruang kelas baru, melakukan rehab 64 ruang kelas di 16 kabupaten/kota, pengadaan mobiler sekolah di 83 SMA/SMK di 16 kabupaten/kota, peralatan praktik komputer untuk 62 SMA/SMK di 14 kabupaten kota, alat praktik pertanian untuk 10 SMK di 7 kabupaten/kota. Tidak hanya pembangunan fisik. Peningkatan kapasitas pendidik juga sangat diperlukan. Pemprov Sumut telah melaksanakan berbagai peningkatan kapasitas yang diperuntukkan kepada guru maupun pengelola sekolah. Di antaranya melaksanakan workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran jenjang SMA/SMK bagi 150 orang guru dan peningkatan kompetensi 60 orang guru SLB serta Bimtek Penyusunan Perencanaan Sekolah SMA, SMK, SLB bagi 688 orang Kepala Sekolah. Selain itu juga dilakukan Bimtek penyelenggaraan UNBK SMA/SMK bagi 950 orang petugas manajemen dan pelaksana teknis, workshop implementasi kurikulum 2013 SMK sebanyak 99 orang , workshop pendidikan karakter bagi siswa jenjang SMK sebanyak 99 orang, workshop manajerial dan re-engineering SMK bagi 99 orang. Ada pula beberapa upaya lain di antaranya, peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas seperti e – DUPAK, e – Supervisi, e-learninng, dan e – Tes. Juga telah dilakukan revitalisasi SMK dengan program keahlian pengelolaan kopi, serta pelaksanaan gerakan sekolah cerdas bermartabat yang berupa gerakan sekolah mandiri, bersih, melayani, tertib dan bersatu, serta pelaksanaan gerakan sekolah berintegritas bekerjasama dengan KPK RI. Untuk meningkatkan daya saing siswa sekolah, Pemerintah Provinsi Sumut menyelenggarakan berbagai kompetisi. Di antaranya menyelenggarakan olympiade sains, seni dan olahraga siswa nasional berprestasi. Tidak hanya, siswa, kompetisi juga dilakukan untuk para pendidik dan pengelola sekolah. Di antaranya pemilihan guru SMA dan SMK berprestasi, pemilihan kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi dan tenaga laboratorium berprestasi jenjang SMA/SMK. Pemprov Sumut juga telah melakukan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB secara online. Untuk melancarkan pelaksanaan tersebut, telah dilakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis PPDB online kepada 738 orang operator SMA/SMK Negeri. Sementara itu, tambah Arsyad, di tahun 2020, Pemprov Sumut akan melakukan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Sumut. Dengan cara mendistribusikan pengajar mata pelajaran khusus di daerah terpencil yang dikenal dengan guru terbang. “Untuk pendidikan itulah yang sedang dan sudah kita lakukan, semoga dengan upaya-upaya tersebut, kualitas pendidikan Sumatera Utara bisa lebih meningkat lagi,” jelasnya. prn/han Kantor Gubsu-Ilustrasi. Pemerintah Provinsi Pemprov Sumatera Utara Sumut fokus untuk mewujudkan misi Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan. Tahun 2019, berbagai upaya dan capaian dilakukan demi meningkatkan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan masyarakat Sumut. Di tahun pertama kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah, Pemprov Sumut membuat gebrakan menaikkan gaji guru tidak tetap honorer Sekolah Menengah Atas SMA, Sekolah Menengah Kejuruan SMK, Sekolah Luar Biasa SLB Negeri di Provinsi Sumut. Gaji guru honorer dinaikkan dari per jam pelajaran menjadi Rp per jam pelajaran. Tidak hanya kesejahteraannya, Pemprov Sumut juga melakukan peningkatan kompetensi guru honorer. “Sudah sepatutnya guru itu sejahtera dengan gaji layak, guru adalah pendidik anak-anak kita yang juga nantinya menjadi penerus kita, jadi kita naikkan gaji guru tidak tetap menjadi per jam pelajaran,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat 27/12. Selain itu, ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis, pada tahun 2019, Pemprovsu telah membangun berbagai sarana dan penunjang sekolah di seluruh Sumut. Di antaranya pembangunan dua sekolah baru yakni SMAN 1 Beringin Deliserdang, dan SMK Negeri Ulu Pungkut, Mandailing Natal. Pemprov Sumut juga menambah sarana penunjang belajar seperti membangun 169 ruang kelas baru, melakukan rehab 64 ruang kelas di 16 kabupaten/kota, pengadaan mobiler sekolah di 83 SMA/SMK di 16 kabupaten/kota, peralatan praktik komputer untuk 62 SMA/SMK di 14 kabupaten kota, alat praktik pertanian untuk 10 SMK di 7 kabupaten/kota. Tidak hanya pembangunan fisik. Peningkatan kapasitas pendidik juga sangat diperlukan. Pemprov Sumut telah melaksanakan berbagai peningkatan kapasitas yang diperuntukkan kepada guru maupun pengelola sekolah. Di antaranya melaksanakan workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran jenjang SMA/SMK bagi 150 orang guru dan peningkatan kompetensi 60 orang guru SLB serta Bimtek Penyusunan Perencanaan Sekolah SMA, SMK, SLB bagi 688 orang Kepala Sekolah. Selain itu juga dilakukan Bimtek penyelenggaraan UNBK SMA/SMK bagi 950 orang petugas manajemen dan pelaksana teknis, workshop implementasi kurikulum 2013 SMK sebanyak 99 orang , workshop pendidikan karakter bagi siswa jenjang SMK sebanyak 99 orang, workshop manajerial dan re-engineering SMK bagi 99 orang. Ada pula beberapa upaya lain di antaranya, peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas seperti e – DUPAK, e – Supervisi, e-learninng, dan e – Tes. Juga telah dilakukan revitalisasi SMK dengan program keahlian pengelolaan kopi, serta pelaksanaan gerakan sekolah cerdas bermartabat yang berupa gerakan sekolah mandiri, bersih, melayani, tertib dan bersatu, serta pelaksanaan gerakan sekolah berintegritas bekerjasama dengan KPK RI. Untuk meningkatkan daya saing siswa sekolah, Pemerintah Provinsi Sumut menyelenggarakan berbagai kompetisi. Di antaranya menyelenggarakan olympiade sains, seni dan olahraga siswa nasional berprestasi. Tidak hanya, siswa, kompetisi juga dilakukan untuk para pendidik dan pengelola sekolah. Di antaranya pemilihan guru SMA dan SMK berprestasi, pemilihan kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi dan tenaga laboratorium berprestasi jenjang SMA/SMK. Pemprov Sumut juga telah melakukan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB secara online. Untuk melancarkan pelaksanaan tersebut, telah dilakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis PPDB online kepada 738 orang operator SMA/SMK Negeri. Sementara itu, tambah Arsyad, di tahun 2020, Pemprov Sumut akan melakukan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Sumut. Dengan cara mendistribusikan pengajar mata pelajaran khusus di daerah terpencil yang dikenal dengan guru terbang. “Untuk pendidikan itulah yang sedang dan sudah kita lakukan, semoga dengan upaya-upaya tersebut, kualitas pendidikan Sumatera Utara bisa lebih meningkat lagi,” jelasnya. prn/han Kepala Seksi Pendidikan Tinggi Disdik Sumut, Saut Aritonang menambahkan, dari sekitar 12 ribu guru honorer SMA/SMK di Sumut, diperkirakan guru honorer BOSDA berjumlah 5 ribu orang. Kepada guru honorer ini, bebernya, pemerintah daerah memberikan gaji yang bervariasi. “Dari informasi yang kami pernah dengar, guru honorer BOSDA ini mendapatkan gaji mulai dari Rp500 ribu hingga paling tinggi Rp800 ribu. Ada beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki BOSDA, termasuk dari Medan kami belum ada mendengar,” tuturnya. Kepala Dinas Pendidikan Dra Wastianna Harahap saat dimintai tanggapannya tentang gaji tenaga honor, dia menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait perpindahan pengelolan SMA dan SMK ke Provinsi.”Saya besok Hari ini Jumat 12/1 akan ke Dinas Provinsi untuk mempertanyakan semua ini,”jawabnya. Ditanyai soal terancamnya guru honorer tidak gajian, dia mengaku dirinya belum mendapat formula apa yang akan dipakainya untuk mengatasi ini kelak. “Nantilah tunggu saya pulang dari provinsi. Soalnya ada ribuan tenaga guru honorer yang bertugas di SMA dan SMK,” jelasnya ringkas. Kepala Disdik Medan, Marasutan Siregar yang dikonfirmasi via ponselnya tak bisa dihubungi. Nomor seluler Marasutan terkesan seperti memblokir panggilan masuk. Tak jauh beda, Sekretaris Disdik Medan, Ramlan Tarigan. Nomor ponsel Ramlan tidak bisa dihubungi lantaran bernada tidak diaktifkan. ris/bal Kepala Seksi Pendidikan Tinggi Disdik Sumut, Saut Aritonang menambahkan, dari sekitar 12 ribu guru honorer SMA/SMK di Sumut, diperkirakan guru honorer BOSDA berjumlah 5 ribu orang. Kepada guru honorer ini, bebernya, pemerintah daerah memberikan gaji yang bervariasi. “Dari informasi yang kami pernah dengar, guru honorer BOSDA ini mendapatkan gaji mulai dari Rp500 ribu hingga paling tinggi Rp800 ribu. Ada beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki BOSDA, termasuk dari Medan kami belum ada mendengar,” tuturnya. Kepala Dinas Pendidikan Dra Wastianna Harahap saat dimintai tanggapannya tentang gaji tenaga honor, dia menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait perpindahan pengelolan SMA dan SMK ke Provinsi.”Saya besok Hari ini Jumat 12/1 akan ke Dinas Provinsi untuk mempertanyakan semua ini,”jawabnya. Ditanyai soal terancamnya guru honorer tidak gajian, dia mengaku dirinya belum mendapat formula apa yang akan dipakainya untuk mengatasi ini kelak. “Nantilah tunggu saya pulang dari provinsi. Soalnya ada ribuan tenaga guru honorer yang bertugas di SMA dan SMK,” jelasnya ringkas. Kepala Disdik Medan, Marasutan Siregar yang dikonfirmasi via ponselnya tak bisa dihubungi. Nomor seluler Marasutan terkesan seperti memblokir panggilan masuk. Tak jauh beda, Sekretaris Disdik Medan, Ramlan Tarigan. Nomor ponsel Ramlan tidak bisa dihubungi lantaran bernada tidak diaktifkan. ris/bal Artikel Terkait

gaji guru honorer sma smk sumut